English
Bahasa
Dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, Kementerian Sosial menyusun Laporan Ringkas Anggaran (LRA) Tahun 2021. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2021....
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2021 yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Hampir dua tahun sudah, Indonesia digempur virus Corona. Penyakit menular ini memang bukan urusan pemerintah semata. Tapi seluruh warga bangsa, juga dunia. Semua terlibat. Kepedulian sesama, menjadi jalan bersama.Dari setiap episode penanganan, lahirlah aneka cerita ketangguhan,. Dari urusan persona...
Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerin Sosial ...
Dalam rangka akuntabilitas kinerja, Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menyusun Laporan Kinerja 2022. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2020-2024....
Dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, Kementerian Sosial menyusun Laporan Ringkas Anggaran (LRA) Tahun 2020. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2020....
Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial merupakan panduan 5 (lima) tahun pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial untuk periode 2020-2024...
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat...
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dal...
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Biro Perencanaan - Sekretariat Jenderal yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Jenderal yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat Jenderal yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Kementerian Sosial tengah menyusun beberapa rencana strategis (RENSTRA) tahun 2020 – 2024. RENSTRA ini diharapkan dapat bantu menentukan apa saja yang perlu dilakukan Kementerian Sosial agar sesuai target yang sudah disepakati untuk menjadi indikator kinerja Kementerian Sosial ke depan. ...
Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kementerian Sosial menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) yang di dalamnya menjelaskan tentang rencana kinerja, pencapaian atas rencana kinerja tersebut, dan anggaran....
Dalam rangka akuntabilitas laporan keuangan, Kementerian Sosial menyusun Laporan Ringkas Anggaran (LRA) Tahun 2019. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2019....
Dalam rangka pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), PPID Kementerian Sosial telah membuat DIK Tahun 2019. Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) merupakan daftar informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sebagaimana amanat UU KIP....
61 - 80 of ( 84 ) records